JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan kembali mengingatkan kejujuran petugas daerah dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi tenaga honorer. Proses pendataan honorer te"Data yang diperoleh harus akurat dan valid, tidak boleh ada kecurangan. Karena data ini akan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan substansi RPP tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honorer, juga RPP tentang Pegawai Tidak Tetap (PTT)," beber Mangindaan pada JPNN, Rabu (28/7), kemarin.
Ditambahkan, bila Pemda masih tetap mencoba main-main dengan menyodorkan data palsu, pihaknya tak segan-segan melaporkannya ke polisi. "Kalau ada laporan atau kedapatan main curang, kami akan mempolisikan pelakunya dan pejabat pembina kepegawaian harus bertanggung jawab. Saya selalu mewanti-wanti ini karena saya tidak mau ada masalah yang muncul lagi terkait honorer," tegasnya.
Ditambahkannya, pihaknya ingin yang didata benar-benar honorer dan bukan jadi-jadian. "Saya tidak mau orang yang tidak berhak malah dapat kursi, sedangkan orang yang berhak hanya gigit jari karena tidak berdaya. Tolong, jangan mainkan nasib orang," tandasnya.
TURUN LAPANGAN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak mau kecolongan dalam pendataan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS. Agar tidak terjadi, Kemnpan giat melakukan sosialisasi Surat Edaran Menpan No 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer, dari BKN, BPKP, BPS, dan Kementerian PAN&RB. Tak tanggung-tanggung tim sosialisasi yang diturunkan empat kementerian/lembaga tersebut adalah pejabat eselon satu.
"Pak menteri tidak mau main-main dengan pendataan honorer. Beliau mau yang terdata harus benar-benar honorer, bukan honorer caplokan yang seperti siluman. Makanya tim sosialisasinya harus pejabat eselon satu," ungkap Deputi SDM bidang Aparatur Negara Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho yang dihubungi JPNN, Rabu (28/7), kemarin.
Namun untuk validasi dan verifikasi, terang Ramli, akan dilaksanakan oleh para kasubid. "Yang sulit itukan sosialisasinya, karena harus menjelaskan sedetil mungkin bagaimana cara mengisi formulir, dan lainnya. Kalau sampai salah isi, kan bisa merugikan tenaga honorer itu sendiri," kata Ramli.
Hingga saat ini, menurut Ramli, Kemenpan sudah melakukan sosialisasi ke sebagian besar daerah. Diharapkan, dengan sosialisasi ini tingkat kesalahan pendataan dapat diminimalisir.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar