BELOPA -- Pihak eksekutif maupun pihak legislatif diharapkan dapat mengoptimalkan memberikan pelayanan kepada publik. Termasuk dalam hal ini upaya publik agar mereka dimudahkan mendapatkan dokumen Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun berjalan.
LSM lembaga intelektual pemerhati bangsa (LINTAS) Sulsel kabupaten Luwu, Akbar Sunali, kepada harian ini Senin, 21 Februari kemarin mengungkapkan, pihaknya memberi apresiasi kepada Bupati Luwu Ir HA Mudzakkar maupun pihak ketua DPRD Luwu yang secara terbuka mau mentranspransikan APBD kabupaten Luwu.
"Saat ini era transparansi menjadi sebuah hal yang dirindukan publik. Kita ingin pemerintah daerah semua bekerja secara optimal tanpa adany kebohongan publik," kata Akbar Sunali.
Hanya saja, lanjut Akbar, pihaknya perlu memberi kritik terhadap kedua lembaga di daerah kabupaten Luwu, dalam hal ini pihak sekretariat daerah kabupaten Luwu maupun pihak sekretariat dewan DPRD Luwu. "Kami menyatakan, transparansi masih belum sempurna dilaksanakan. Satu contoh, dokumen APBD Luwu 2011 yang notabene sudah disahkan menjadi Perda, tetapi masyarakat sulit mengaksesnya baik lewat DPRD Luwu maupun lewat sekretariat daerah," kata Akbar.
Akbar mencontohkan, pihaknya pernah meminta APBD di bagian hukum kantor Bupati Luwu. Namun pejabat yang bersangkutan mengatakan tidak ada atau belum diambil dari DPRD Luwu. "Bagaimana mungkin sebuah Perda yang ditetapkan bersama lantas dokumennya tidak ada dipegang bagian hukum? Inikan sebuah kinerja dari bawah yang tidak sejalan dengan kemauan pimpinannya, dimana bapak Bupati ingin APBD transparan dan diketahui publik," kata Akbar.
Hal yang sama terjadi di Sekretariat dewan, dimana ketika diminta dokumen APBD, pihak sekrteariat dewan tidak mampu menyediakannya. Bahkan pihak Sekretariat dewan mengatakan dokumen tersebut ada di bagian hukum Pemkab Luwu.
"Untuk itu sekali lagi kami harapkan, marilah kita bekerja dengan jujur dan tidak ada kebohongan publik. Kita harus mengambil pengalaman secara nasional, bagaimana seluruh elemen dinegeri ini merasa jengkel karena pemerintah pusat selalu melakukan manuver kebohongan publik," kata Akbar. (and/him/d) Sumber : Palopo Pos.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar