JAKARTA--MICOM: Hilangnya dokumen rahasia dan tindak pencurian data pembelian pesawat militer RI di sebuah hotel di Seoul, Korea Selatan, benar-benar merupakan masalah serius sekaligus memalukan.
"Peng-'copy'-an data rencana pembelian pesawat militer jenis T-50 dari laptop Delegasi Indonesia di Hotel 'Lotte', Seoul, adalah tindakan sangat memalukan," kata Anggota Fraksi Partai Demokrat Roy Suryo dan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira secara terpisah di Jakarta, Senin (21/2).
Karena itu, anggota Komisi I DPR RI yang membidangi Hankam dan Luar Negeri ini mendesak pihak berkompeten segera merespons sekaligus meninindaklanjuti secara serius. "Ini jangan dibiarkan begitu saja. Harus diusut apa penyebabnya dan siapa-siapa yang bertanggung jawab langsung, kemudian ada sanksi tegas," tegas Roy Suryo.
Sementara itu, Andreas H Pareira yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Hankam dan Hubungan Internasional menyatakan bahwa hilangnya dokumen rahasia hilang itu benar-benar sangat memalukan dan memprihatinkan. "Berita hilangnya dokumen sangat penting dari kamar 'VIP' pejabat tinggi RI di Seoul ini mengungkap setidaknya ada lima indikasi kelemahan kita," katanya.
Pertama, ini menunjukkan lemahnya birokrasi dalam menjaga rahasia negara. "Kedua, hilangnya dokumen ini bisa jadi karena alasan strategis militer atau alasan persaingan bisnis," ungkap doktor ilmu politik dan hubungan internasional Universitas Parahiyangan ini.
Lalu ketiga, lanjutnya, kemungkinan perjalanan delegasi pejabat tinggi RI sudah dalam pantauan, atau mungkin pencuri dokumen malah telah menyelusup dalam rombongan. "Kemudian, keempat, ada implikasinya terhadap strategi militer dan diplomasi. Terkait militer, dalam hal ini menyangkut rahasia pesawat T 50 dan sistem persenjataan jatuh ke pihak lain," katanya.
Sedangkan terhadap aspek diplomasi, ujarnya, menunjukkan rendahnya kredibilitas pejabat tinggi RI dari perspektif diplomasi. "Karena tidak mampu mengamankan dokumen rahasia yang sangat penting yang menyangkut kerja sama antar negara," tegasnya.
Selanjutnya, indikasi kelima, demikian Andreas Pareira, Pemerintah RI lalai menggunakan mekanisme dan proses kerja sama diplomatik yang handal dalam mengamankan kepentingan Negara. "Karena itu, Pemerintah melalui jalur diplomasi perlu segera menjelaskan kepada pihak Korsel mengenai kasus ini. Lalu, dari jalur keamanan, perlu segera meminta Interpol untuk mengusut tuntas dan menjelaskan ke publik mengenai kejadian ini," tandas Andreas H Pareira lagi.(sumber : Media Indonesia}
Tidak ada komentar:
Posting Komentar